Palembang, Wartasumselbabel.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo bertujuan meningkatkan gizi anak dan memberdayakan masyarakat. Di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), KPPG berperan mengawasi setiap proses pelaksanaan agar sesuai juknis dan juklak.
Namun di Sumbagsel, meningkatnya laporan masyarakat membuat transparansi pelaksanaan MBG kembali dipertanyakan. Sejumlah temuan seperti makanan basi, standar gizi tidak terpenuhi, dapur tidak layak, pembuangan limbah sembarangan, hingga makanan tidak dibagikan dengan alasan siswa daring terus mencuat. Publik mempertanyakan ke mana anggaran makanan yang sebenarnya telah disiapkan pemerintah.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan praktik kongkalikong dalam kerja sama pengelolaan MBG. Informasi yang beredar menyebut adanya oknum yang meminta uang dalam jumlah besar sehingga hanya pihak tertentu, termasuk pejabat, yang dapat mengelola kegiatan tersebut.
Beberapa awak media mencoba melakukan penelusuran langsung ke sekolah dan dapur MBG, namun tidak diberi akses untuk bertemu kepala dapur maupun ahli gizi. Upaya konfirmasi ke SPPG Sumbagsel juga tidak menghasilkan jawaban memadai karena hanya perwakilan bagian tertentu yang dapat ditemui. Permohonan audiensi resmi yang diajukan media tidak ditanggapi meski sudah hampir tiga minggu. Situasi ini semakin memperkuat dugaan minimnya keterbukaan informasi publik.
Salah satu warga berinisial PR mengungkapkan kekecewaannya. “Di sekolah anak saya tidak mendapat MBG karena daring, sedangkan sekolah lain tetap dapat,” ujarnya. Ia menilai lemahnya pengawasan membuka ruang bagi penyimpangan dalam pendistribusian.
Masyarakat dan media mendorong pihak berwenang melakukan sidak ke SPPG Sumbagsel untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai aturan. Pengawasan bersama dinilai penting agar tujuan mulia program ini tidak ternodai tindakan oknum tertentu. (tim)
