Kayuagung, Wartasumselbabel.com – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Muchendi Mahzareki, bergerak cepat merespons penyusutan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Ia melakukan safari ke sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat untuk mengamankan dukungan program agar pembangunan di OKI tetap berjalan optimal.
Diketahui, OKI diperkirakan akan kehilangan sekitar Rp245 miliar dari alokasi transfer pusat tahun depan. Tekanan fiskal ini membuat pemerintah daerah harus mencari strategi kreatif untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
“Ini untuk mensinkronkan program pusat dan daerah. Meski TKD turun, OKI tetap harus mendapatkan dukungan program strategis,” ujar Muchendi seusai bertemu dengan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Menurut Muchendi, komunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga merupakan langkah penting agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan dan memastikan OKI tidak tertinggal dalam program strategis pemerintah pusat,” tambahnya.
Bahas Infrastruktur, RTLH, hingga Kampung Nelayan
Dalam pertemuan dengan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko, pembahasan difokuskan pada dukungan pendanaan infrastruktur dasar, sanitasi dan air bersih, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penguatan ekonomi masyarakat miskin.
Salah satu program strategis yang juga dibahas adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program arahan Presiden Prabowo Subianto yang digarap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“OKI sudah mengusulkan delapan desa di empat kecamatan. Kami berharap BP Taskin dapat mengawal usulan ini,” kata Muchendi.
BP Taskin Siapkan Intervensi di Sembilan Sektor
Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko menjelaskan bahwa lembaganya akan melakukan intervensi di sembilan sektor strategis: pangan, hunian, pengolahan, industri kreatif, kesehatan, digital, pendidikan, transportasi, dan energi terbarukan.
“Pendekatan ini untuk menggerakkan ekonomi masyarakat miskin secara langsung, agar tidak bergantung pada bantuan semata,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi BP Taskin Dr. Zaidirina memaparkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Rencana Induk (Rimduk) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program lintas kementerian.
Ia juga menjelaskan pola pemberdayaan pertanian yang dirancang berbasis kondisi masyarakat.
“Kalau warga punya lahan, kita beri alat dan mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kami bantu ternak ayam 50 ekor. Dua tahun cukup untuk keluar dari garis kemiskinan,” terang Zaidirina.
Program tersebut akan menjadi pilot project di sepuluh kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi namun dipimpin oleh kepala daerah yang dianggap progresif.
“Tujuannya bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mengubah struktur ekonomi lokal melalui pertanian rakyat dan usaha kecil,” pungkasnya.
(R01-R12-BFN)
