#koprlajono
PALI | WartasumselBabel.com — Defisit anggaran tahun 2026 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kini menjelma menjadi ujian nyata bagi kualitas dan arah kepemimpinan daerah. Di tengah krisis fiskal, keputusan pemerintah daerah memangkas kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 40.499 jiwa dinilai telah menempatkan rakyat sebagai korban utama dari kegagalan pengelolaan anggaran.
Kebijakan tersebut memantik perlawanan politik terbuka dari Partai Golkar. Alih-alih melahirkan solusi berkeadilan, pemangkasan BPJS justru dianggap menyasar langsung hak dasar masyarakat dan mencerminkan kekeliruan serius dalam menentukan skala prioritas pembangunan di tengah tekanan ekonomi.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten PALI, Suarno, SE, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD PALI, menegaskan bahwa defisit anggaran tidak dapat dijadikan dalih untuk mengabaikan tanggung jawab negara dalam menjamin hak hidup dan kesehatan masyarakat.
“Krisis ekonomi tidak boleh dibayar dengan mengorbankan hak hidup rakyat. Kesehatan bukan beban anggaran, melainkan kewajiban negara. Jika masyarakat kecil justru menjadi korban pertama, maka itu merupakan alarm keras kegagalan kepemimpinan daerah,” tegas Suarno saat menyampaikan sikap resmi di hadapan Fraksi Partai Golkar DPRD PALI.
Menurutnya, pemangkasan kepesertaan BPJS Kesehatan menunjukkan kegagapan pemerintah daerah dalam mengelola krisis fiskal. Keseriusan menghadapi defisit, kata Suarno, semestinya ditempuh melalui pembenahan tata kelola keuangan daerah, pengetatan belanja birokrasi, serta memangkas pengeluaran seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jika efisiensi dimulai dari rakyat, itu bukan keberanian, melainkan ketidakmampuan. Pangkas belanja seremonial, dan pemborosan birokrasi—bukan hak kesehatan masyarakat yang dijadikan tumbal,” ujarnya dengan nada keras.
Sikap tegas tersebut diperkuat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD PALI, Maulani, A.B., yang menilai kebijakan pemangkasan BPJS Kesehatan berpotensi memperlebar ketimpangan dan ketidakadilan sosial, terutama di tengah kondisi ekonomi yang justru meningkatkan kerentanan kesehatan masyarakat.
Maulani menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dinegosiasikan dengan alasan apa pun.
“Dalam situasi ekonomi sulit, rakyat seharusnya menjadi pihak pertama yang dilindungi, bukan justru dikorbankan. Jika pemerintah daerah gagal menjaga hak dasar warganya, maka publik berhak mempertanyakan arah kebijakan dan kapasitas kepemimpinan yang sedang berjalan,” tegasnya.
Partai Golkar DPRD PALI memastikan akan mengawal kebijakan anggaran daerah secara ketat dan kritis. Golkar menegaskan kesiapan berdiri di garis depan membela kepentingan masyarakat serta menolak setiap kebijakan yang menjadikan defisit anggaran sebagai pembenaran untuk menggerus hak-hak dasar rakyat.
Bagi Golkar, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan ditentukan oleh besarnya angka pemangkasan anggaran, melainkan oleh keberanian menjaga keadilan dan melindungi rakyat di tengah keterbatasan. Ketika prinsip tersebut diabaikan, krisis ekonomi tidak lagi sekadar persoalan fiskal, melainkan cermin rapuhnya kepemimpinan daerah.[red]
